Sukses

Survei Indikator Politik: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Parpol Paling Tak Dipercaya

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja lembaga negara di mata publik. Hasilnya, TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik.

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja lembaga negara di mata publik. Hasilnya, TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik dengan presentase 24,9 persen sangat percaya, 68 persen cukup percaya.

"Tentang trust, di bulan akhir Oktober hingga awal November kepercayaan publik terhadap lembaga negara, termasuk lembaga penegakan hukum, dan lembaga demokrasi, itu paling tinggi masih dipegang oleh TNI," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis daring, Jakarta, Minggu (27/11/2022).

Di posisi kedua lembaga paling dipercaya, adalah Presiden dengan perolehan 18,9 persen suara sangat percaya.

Sementara posisi ketiga hingga sepuluh adalah MA 8,1 persen sangat percaya, 72,3 persen cukup percaya.

Selanjutnya, ada MK 7,4 persen sangat percaya, 72,2 persen cukup percaya; Kejaksaan Agung 9,6 persen sangat percaya, 67,9 persen cukup percaya; Pengadilan 9,0 persen sangat percaya, 67 persen cukup percaya; MPR 7,2 persen sangat percaya, 64,7 persen cukup percaya.

Urutan selanjutnya KPK dengan perolehan 8,6 persen sangat percaya, 62,4 persen cukup percaya; DPD 6,1 persen sangat percaya, 62,6 persen cukup percaya; DPR 5,3 persen sangat percaya, 58,9 persen cukup percaya.

Adapun Kepolisian RI berada di urutan ke-11 atau urutan kedua dari bawah dengan raihan 8,7 persen dan posisi terakhir adalah partai politik dengan perolehan 3,9 persen sangat percaya.

 

2 dari 2 halaman

Survei soal Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak

Selain itu, terkait kasus gagal ginjal akut pada anak, Burhanuddin menyebut, mayoritas setuju BPOM adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut.

"Yang paling bertanggung jawab BPOM 38,9 persen, 31,4 persen menyalahkan Kemenkes, 19 persen menyalahkan perusahaan obat, 2,8 persen menunjuk Presiden Jokowi yang paling bertanggung jawab," kata Burhanudin.

Burhanudin mengatakan pemerintah harus berhati-hati, sebab kasus gagal ginjal adalah isu paling populer mengalahkan kasus sambo.

"Buat Pak Jokowi jangan main-main sama isu ini. Ini isu yang populer setelah kasus Sambo, hampir 75 persen masyarakat tahu. Yang tidak puas (kerja BPOM) mencapai hampir 44 persen lebih," kata Burhanudin.

Adapun survei dilakukan pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang, dan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Sementara margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.